Implementasi Kebijakan Publik

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

            Dye (dalam Leo, 2012:6) mengungkapakan bahwa kebijakan public merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan menurut James Anderson (dalam Leo, 2012:6) kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatika.

            Sedangkan Richard Rose (dalam Leo, 2012:6) mendefiniskan kebijakan public sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang,kelompok,atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

            Dengan kata lain dari semua pandangan diatas mengenai kebijakan public, disimpulkan kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan oleh actor-aktor kebijakan untuk mengatasi suatu masalah, kebijakan tersebut memandu tindakan pejabat pemerintah.

            Kebijakan public sangat penting untuk diterapkan karena menyangkut penyelesaian masalah public, dan bisa saja menjadi awal dari terciptanya keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Begitupun dengan proses atau tahapan dalam kebijakan public, yakni terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan semuanya bagian yang penting hingga menghasilkan output kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

            Dari semua tahapan kebijakan yang ada, yang sangat penting untuk dilaksankan adalah implementasi kebijakan karena tanpa adanya implementasi kebijakan, suatu kebijakan hanyalah arsip yang tersusun rapi tanpa dilaksanakan oleh implementor sehingga tidak terasa manfaatnya bagi masyarakat. Karena begitu pentingnya implementasi ini maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui apa saja yang ada pada implementasi dari definisi hingga factor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

1.2 Rumusan Masalah

            1.   Apa saja pengertian dari implementasi ?

            2.   Apa saja unsur-unsur implementasi ?

            3.   Apa saja model-model implementasi ?

            4.   Apa saja tahapan implementasi kebijakan ?

            5.   Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ?

1.3 Tujuan

            1.   Pembaca dapat mengetahui definisi dari implementasi

            2.   Pembaca dapat mengetahui unsur-unsur implementasi

            3.   Pembaca dapat mengetahui model-model implementasi

            4.   Pembaca dapat mengetahui tahapan implementasi

            5.   Pembaca dapat mengetahui factor-faktor yang memepengaruhi implementasi

1.4 Manfaat

            1.   Sebagai mahasiswa dengan makalah ini bisa menambah refrensi bacaan ataupun lainnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

            2.   Kita semua dapat mengetahui beberapa hal mengenai implementasi sehingga bisa melihat disekitar kita dengan teori ini sebagai pisau bedah masalah tersebut

BAB II

Pembahasan

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Leo, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Van Meter dan Van Horn dalam (Leo, 2012:139) implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2007:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.

            Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis.

            Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) menyatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata

            Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuana atau sasaran kebijakan itu sendiri.

            Menurut Grindle (dalam Leo, 2012:139) “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”, selanjutnya implementasi sangat penting sesuai dengan yang dikatakan oleh Chief J.O Udoji (dalam Leo, 2012:140) “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”

2.1.2 Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Smith (dalam Abdullah, 1988:11) menyatakan ada beberapa unsur implementasi yang mutlak harus ada adalah :

-Unsur Pelaksana : yakni unit administrasi atau unit-unit birokrasi, sehingga birokrasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan public.

-Program : kebijakan yang masih berupa pernyataan-pernyataan agar dapat diimplementasikan maka harus dijabarkan ke dalam program operasional yang secara rinci dijelaskan metode dan lain-lain, menurut Siagian (dalam Mariana, 2005:32) ciri-ciri program yakni sasaran, jangka waktu, besarnya biaya, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Grindel (dalam Mariana, 2005:32) program tersebut harus menggambarkan kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, siapa pelaksana program, sumberdaya yang digunakan.

-Target Group : yaitu kelompok atau organisasi yang akan menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sugandi dalam bukunya Admnistrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia) ia menyatakan ada beberapa model implementasi yakni :

-Implementasi System Rasional (top-down) : menurut Parsons (dalam Sugandi, 2011:91) berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Ratmono, 2008:3) berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

-Implementasi Bottom-Up : menurut Parsons (dalam Sugandi, 2011:91) model ini adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus, menekankan pada fakta implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

2.1.4 Tahapan Implmentasi Kebijakan

            Menurut Jones (dalam Widodo, 2007:89) menyatakan ada 3 aktivitas implementasi kebijakan antara lain :

            -Tahap Interpretasi : tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional, dari kebijakan umum yang dalam bentuk perda, ke dalam kebijakan manajerial keputusan-keputusan kepala daerah, dan ke dalam kebijakan teknis operasional seperti kebijakan kepala dinas, selain menjabarkan interpretasi juga mengomunikasikan kebijakan.

            -Tahap Pengorganisasian : mengarah pada proses penetapan siapa yang melaksanakan (badan di lingkungan pemerintah, sector swasta, lembaga swadaya masyarakat, komponen masyarakat), penetapan anggaran, penetapan sarana prasarana, tata kerja (SOP pedoman atau petunjuk untuk para pelaku kebijakan), dan manajemen pelaksanaan kebijakan (pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan).

            - Tahap Aplikasi : tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

            -Model Van Meter dan Van Horn : Model ini merupakan pendekatan top down, model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan public. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005:99) 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan public.

·         Standar dan sasaran kebijakan : Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir, dan tidak terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antar agen implementasi.

·         Sumberdaya : Implementasi kebijakan perlu didukung suberdaya baik manusia maupun sumberdaya non manusia, diperlukan sumberdaya yang berkualiatas sehingga kinerja kebijakan public akan berjalan dengan lancer, selain itu sumberdaya finansial serta sumberdaya waktu  juga harus diperhitungkan.

·         Hubungan antar organisasi : Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat, apabila koordinasi dilakukan dengan baik maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

·         Karakteristik agen pelaksana : Yakni struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu perlu diperhitungkan dengan tujuan kebijakan karena akan agen pelaksana akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.

·         Kondisi social, politik, dan ekonomi : Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

·         Disposisi implementor : Mencakup respon imlementor terhadap kebijakan; kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan; intensitas disposisi implementor yakni preferensi yang nilainya dimiliki oleh implementor.

-Model Shabbir Chemma dan Rondinelli : Ada 4 faktor menurut mereka (dalam Subarsono, 2005:115) yang akan mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yakni :

·         Kondisi lingkungan : Berisi tentang tipe system politik; struktur pembuat kebijakan; karakteristik struktur politik local; kendala sumberdaya; sosio kultural; derajat keterlibatan para penerima program; tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.

·         Hubungan antar organisasi : Kejelasan dan konsistensi sasaran program; pembagian fungsi antar instansi yang pantas; standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi, evaluasi; ketetapan, konsisitensi, kualitas komunikasi antarinstansi; efektivitas jejaring untuk mendukung program.

·         Sumberdaya organisasi untuk implementasi program : Kontrol terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program; ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yang cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin politik pusat; dukungan pemimpin politik local; komitmen birokrasi.

·         Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana : Keterampilan teknis, manajerial, dan politis petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan; dukungan dan sumberdaya politik instansi; sifat komunikasi internal; hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan dan NGO; kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program; kedudukan instansi dalam hirarki system administrasi.

-Model Weimer dan Vining : Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005:130) yakni :

·         Logika kebijakan : Dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis, logika suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis.

·         Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan : Yang dimaksud lingkungan ini meliputi lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis, karena kondisi lingkungan suatu kebijakan dapat berhasil di daerah tertentu tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain.

·         Kemampuan implementor : Kemampuan implementor yakni tingkat keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

-Model George C. Edward III : Menurut Edward (dalam Subarsono, 2005:135) terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni :

·         Komunikasi : Implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

·         Sumberdaya : Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif, sumberdaya tersebut dapat berupa kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

·         Disposisi : Disposisi adalah watak  yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

·         Struktur birokrasi : Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, struktur yang penting yakni adanya prosedur operasi yang standar untuk dijadikan pedoman.

-Model Grindle : Menurut Grinde (dalam Subarsono, 2005:143) dipengaruhi dua variable besar yakni :

·         Isi Kebijakan : Berisi tentang sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauh mana perubahan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.

·         Lingkungan implementasi : Berisi tentang seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

-Model Mazmanian dan Sabatier : Yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut mereka (dalam Subarsono, 2005:156) yakni :

·         Karakteristik dari masalah : Yakni kesukaran-kesukaran teknis (kemampuan untuk mengembangkan indicator pengukur prestasi kerja); keberagaman perilaku yang diatur (semakin banyak perilaku yang diatur semakin banyak pelayanan yang diberikan); persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran; tingkat ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

·         Karakteristik kebijakan : Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai; keterandalan teori kausalitas yang diperlukan; ketetapan alokasi sumberdana; keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana; aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana; kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang; akses formal pihak-pihak luar.

·         Variabel lingkungan : Kondisi social, ekonomi, dan kemajuan teknologi masyarakat; dukungan public terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompom pemilih; tingkat komitmen dan keterampilan.

-Model Smith : Menurut Smith (dalam Islamy, 2001:92) variable yang mempengaruhi implementasi yakni :

·         Idealized policy : Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

·         Target groups : Yaitu bagian dari stake holder yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan perumus kebijakan.

·         Implementing organization : Badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

·         Environmental factors : Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti budaya, social, ekonomi, dan politik.

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

            Dari pembahasan diatasi dapat diketahui bahwa definisi dari implementasi kebijakan public adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuana atau sasaran kebijakan itu sendiri.

            Implementasi memiliki memiliki unsur-unsur yakni unsur pelaksana, program dan target group, implementasi juga memiliki model implementasi yang terdiri dari top down dan bottom up, serta tahapan implementasi yang terdiri dari interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi terdiri dari model Edward III, model Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Grindle, model Smith, model Weimer dan Vining, serta model Shabbir Chemma dan Rondinelli.

3.2 Saran

            Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca dapat mengetahui definisi, unsur, model, serta tahapan implementasi. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut nantinya bisa mengawasi proses implementasi yang dilaksanakan oleh implementor-implementor yang ada, khususnya para birokrat, serta nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

Wahab, Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2010. Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Bayu Media Publiishing

Dunn, Willian. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nogi, Hosel. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset

Irawan, Hengki. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Paskarina, Caroline. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asiasi Politik Indonesia

Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik: Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional. Yogyakarta: Balairung & co

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media 

Review Jurnal Internasional

Review

“Non-Governmental Organization as Agents of Modernization: A Romanian Perpective”

(Organisasi Non-Pemerintahan sebagai Agen Modernisasi: Perpektif Rumania)

1. Retelling

Jurnal yang direview adalah jurnal Non-Governmental Organizations as Agents of Modernization: A Romanian Perspective (Organisasi Non-Pemerintahan Sebagai Agen Modernisasi: Perspektif Rumania) yang ditulis oleh Ani l. Matei seorang Dosen sekolah nasional Ilmu Sosial dan Administrasi Publik di Jalan Povernei. Jurnal yang berjudul Non-Governmental Organizations as Agents of Modernization: A Romanian Perspective ini diterbitkan di Rumania pada tahun 2012 dengan volume ke 81, rentang halaman142-146. No 6-8, Bucharest 10643, Romania.

Penulis pada jurnal ini menyampaikan bahwa program-program atau kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Rumania haruslah disertai dengan reformasi yang mengarah ke modernisasi, kesulitan yang terjadi pada ekonomi Rumania menunjukan batasan kemampuan negara dalam memimpin dan menjamin pembangunan nasional dan ekonomi menarik minat organisai non pemerintahan (LSM) untuk berperan penting di dalamnya, sebagai bagian dari masyarakat sipil LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat sangat diperlukan sekarang untuk dapat memupuk perubahan yang banyak.

Jurnal ini menyampaikan secara teoritis asumsi bahwa LSM akan berfungsi sebagai agen modernisasi, dan mempertimbangkan beberapa isu peran LSM sebagai bagian dari reformasi administrasi dan proses modernisasi. Dan pada jurnal ini berisi beberapa catatan mengenai masa depan pengembangan kerangka hukum dan keperluan untuk hubungan antar lembaga-lembaga administrasi publik serta lembaga-lembaga swadaya masayarakat yang terlibat dalam proses modernisasi.

Review ini akan membahas tentang beberapa aspek yang ada pada jurnal ini yaitu aspek pendekatan sejarah dan pengalaman yang terjadi pada Rumania dalam hal peran LSM (Lembaga Swadaya Masayarakat), serta aspek peran LSM di mata hukum. Berdasarkan pendekatan sejarah perkembangan masyarakat sipil setelah jatuhnya rezim komunisme sangat berkembang dengan pesat melalui LSM mereka mampu membantu pemerintah dengan sebagai promotor good govenance dan akses ke jaringan Uni Eropa tetapi sebelum itu terdapat hubungan yang sangat baik antara pemerintahan dan masyarakat ditandai diberinya kesempatan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan kerangka politik yang demokratisasi, sehingga masyarakat terlibat di dalam pembangunan seperti partai, sedangkan sebelum rezim komunisme turun masyarakat membuat organisasi tanpa payung hukum yang jelas dari lembaga legislatif. Untuk aspek hukum bagi LSM jurnal ini sedikit menyinggung kerangka hukum bagi LSM dari mulai kriteria tugas-tugas yang dilaksanakan dan pendanaan LSM tersebut yang tercantum dalam OG 68/2003, OG 34/2006, Hukum 350/2005.

2. Pembahasan

Dalam jurnal ini melihat aspek pendekatan sejarah dan pengalaman yang terjadi di Negara Rumania mengenai peran serta masyarakat sipil, sebelum jatuhnya komunisme masyarakat membentuk organisasi dengan beragam aktivitas tetapi tidak diakui oleh negara karena dengan sistem pemerintahan mereka yang dipimpin oleh Nicoleo Ceauseschu seorang pimpinan partai komunis, sehingga masyarakat berorganisasi tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas. Tetapi pasca jatuhnya rezim komunisme yang ada di Rumania antara pemerintah dan warga negara secara bertahap diubah caranya adalah dengan mereformasi tata pemerintahan. Di Rumania kepentingan mengembangkan hubungan antara pemerintah dan sektor non pemerintahan meningkat lumayan dalam 2 dekade terakhir, pengembangan LSM dengan adanya kerangka politik yang demokratis dan visi politik yang jelas.

Tahap pengembangan untuk LSM di Rumania :

1. Tahap pertama dari pengembangan LSM ini ditandai dengan demokratis diwujudkan sebagai ekspresi dari kebebasan beresrikat seperti banyaknya demonstrasi di jalanan dan berbagai protes dari masyarakat hal ini terjadi karena saat itu LSM berada di posisi anti komunisme

2. Priode berikutnya pengembangan sektor LSM berada di sektor sebagai oposisi pemerintahan, LSM mendapat berbagai bantuan dari pihak asing sebagai bagian promosi untuk demokrasi hal ini lah menyebabkan  ketegangan dengan pemerintah dan kurangnya dialog antara pemerintah dan LSM. Pada akhirnya partai oposisi yaitu partai Demokrat Rumania memenangkan pemilu pada tahun 1996 dan ia membuat kebijakan Vasile Radu, program kebijakan ini membuat Rumania terhubunga dengan Uni Eropa .

Sejak tahun 2004 dana internasional yang mengalir di Rumania di cabut sehingga menghasilkan keprihatinan yang mendalam pada sektor LSM. Hal ini membuat pemerintahan harus membuat kebijakan untuk memastikan akses dana pribadi ke publik untuk mendukung LSM dan masalah ini dicantumkan dalam program Tariceanu yang diterbitkan dalam Gazzete tahun 2004.

Masyarakat sipil selalu berusaha membantu unsur-unsur pemerintahan melalui perwakilannya seperti membantu dalam bidang penguatan partisipatif demokrasi, mendukung ekonomi sosial, mendukung bantuan-bantuan dan desentralisasi pelayanan publik untuk kepentingan umum, memprioritaskan kebijakan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan serta mengadopsi undang-undang koheren dalam hal pembiayaan sektor publik hal tersebutlah peran dimana LSM di anggap sebagai agen modernisasi administrasi publik lebih khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan publik.

Rumania memiliki seperangkat cukup baik peraturan administrasi untuk mengakses informasi publik dan transparansi pengambilan keputusan publik yang telah memungkinkan LSM untuk mengembangkan fungsi penting sebagai pengawas pemerintah di tingkat lokal maupun pusat dan menjamin akses warga negara untuk pengambilan keputusan. Ketentuan ini memungkinkan organisasi untuk terlibat dengan Dewan lokal dan mengatur konsultasi publik dalam rangka meningkatkan keputusan yang diambil oleh otoritas publik lokal yang lebih sesuai dengan keprihatinan dan kepentingan warga negara. Sementara lingkungan politik secara keseluruhan dan kerjasama dengan pemerintah memburuk, LSM menempatkan usaha yang signifikan dalam lobi dan advokasi inisiatif pada tahun 2011.

              Program yang akan dilaksanankan oleh LSM biasanya ini akan mendukung proyek-proyek besar, menengah dan kecil dalam lima bidang prioritas sebagai berikut:

1.      Keterlibatan warga negara: partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat, relawan, mendorong nilai-nilai demokrasi (mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum dan reformasi peradilan, pemerintahan yang baik, transparansi dan anti korupsi dll);

2.      Keadilan sosial: pengembangan masyarakat antar-etnis pedesaan dan memerangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengucilan kelompok marjinal seperti Roma, serta mempromosikan kesetaraan gender dan melawan kekerasan berbasis gender;

3.      Pembangunan berkelanjutan termasuk keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan, ekowisata, peningkatan kesadaran lingkungan, pendidikan, partisipasi masyarakat;

4.      Kesejahteraan dan pelayanan dasar bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat seperti anak-anak dan remaja yang berisiko, cacat, penduduk Roma dan korban kekerasan dalam rumah tangga;

5.    Pengembangan kapasitas LSM melalui dukungan untuk koalisi dan jaringan LSM di tingkat regional dan nasional, kontribusi terhadap lingkungan yang memungkinkan bagi LSM dan memperkuat representasi sektor.

LSM lingkungan juga memiliki peran besar untuk bermain dalam menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan dari Rumania, tanpa fokus khusus mereka. Sejak tahun 1990, jumlah LSM lingkungan telah terus-menerus berkembang. Ini juga merupakan sektor yang menguntungkan dari jumlah tertinggi relawan.

Selain itu dalam jurnal ini juga membahas aspek hukum dalam penerapan di negara Rumania khususnya payung hukum atau kerangka hukum dan kelembagaan LSM dan kolaborasi mereka dengan pemerintahan tersebut, istilah LSM di negara-negara internasional termasuk Rumania juga di kenal dengan nama NGO, NGO di definisikan oleh Bank Dunia sebagai “organisasi-organisai swasta yang mengejar kegiatan untuk meringankan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, memberikan pelayanan sosial dasar atau melakukan pengembangan masyarakat”.

Sektor LSM Rumania cukup dinamis, dengan tingkat pendaftaran terus tinggi dan peningkatan organisasi. 87% dari LSM terdaftar dan berfungsi di daerah perkotaan. LSM di Rumania telah melakukan diversifikasi pendanaan mereka selama 10 tahun terakhir. Rata-rata dana yang berasal dari sumbangan. Peningkatan dana berasal dari iuran anggota, sponsor, publik dan, khususnya, dana yang berasal dari kegiatan ekonomi yang secara simpanan atau modal dari anggota. LSM benar-benar independen karena untuk sumber daya keuangan dari sektor non-pemerintah dari pemerintah masih belum terlalu ada. Sumber-sumber keuangan 2/3 dari LSM yang rendah dan sangat rendah, yang membatasi kapasitas tindakan mereka.

Sebagian besar organisasi non-pemerintah (90%) bekerja dengan relawan. Mayoritas LSM, bagaimanapun, tidak memiliki strategi khusus untuk perekrutan dan pelatihan relawan. Relawan tetap sangat populer di kalangan pemuda. Terdapat beberapa aturan utama dalam pengaturan dana pemerintahan langsung kepada LSM di Rumania yaitu :

1. O.G. no. 68/2003 tentang pelayanan sosial yang berkaitan dengan pelayanan kontrak dan perjanjian kemitraan.

2. Hukum 34 tahun 1998 tentang asosiasi dan yayasan yang menyediakan hibah untuk badan hukum Rumania yang menetapkan dan mengelola unit bantuan sosial, menetapkan dana bakti sosial pada biaya bulanan untuk ahli waris.

3. Hukum 350 tahun 2005 pada rezim hibah dari dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan nirlaba untuk kepentingan umum. Ini adalah kerangka hukum yang mempromosikan sebuah prosedur yang berlaku untuk semua prosedur pembiayaan dari dana publik untuk organisasi atau entitas nirlaba.

4. O.G. Nomor 34 tahun 2006 mengenai pemberian kontrak pengadaan fasilitas publik, kontrak hak-hak pekerjaan umum.

Dari beberapa hal diatas jelas sekali bahwa LSM sebagai agen modernisasi karena ia berpartisipasi dalam pembangunan serta dalam proses pengambilan keputusan publik, ditandai dengan beberapa tahun terakhir di Rumania LSM telah menunjukan minat pada partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dengan berpartisipasi dalam konsultasi publik dan memberikan saran pada debat-debat publik berkenaan dengan tindakan normatif. Dalam prakteknya terdapat 2 jenis partisipasi pada LSM yang pertama yaitu menginformasikan kepada publik tentang keputusan yang diambil dengan tujuan untuk menghindari keluhan atau untuk memanipulasi opini publik dan yang kedua adalah partisipasi yang terjadi ketika mereka terlibat dalam keputusan kebijakan publik yaitu ketika pemerintah melibatkan mereka dalam pelayanan kepada masyarakat.

3. Penutup

Beberapa hal diatas jelas sekali bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LSM sangat berperan sebagai agen modernisasi dalam arti membantu pemerintah khususnya pemerintah Rumania seperti membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yaitu penguatan partisipatif demokrasi, mendukung ekonomi sosial, mendukung bantuan-bantuan dan desentralisasi pelayanan publik untuk kepentingan umum, memprioritaskan kebijakan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.

LSM atau yang disebut juga dengan NGO di Rumania lumayan meningkat, terdapat 87% berada di perkotaan dengan 90% diantaranya pemuda dengan bekerja sebagai relawan, dan beberapa tahun terakhir LSM Rumania telah menunjukan minat pada partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dengan berpartisipasi dalam konsultasi publik dan memberikan saran pada debat-debat publik berkenaan dengan tindakan normatif.

Dari pemahaman tentang kegiatan yang dilakukan oleh LSM, pemerintah harus memastikan khususnya pemerintah Rumania bahwa ada kerangka kerja yang koheren dan benar untuk kegiatan untuk kepentingan umum. Lebih khusus kerangka kerja yang adil berarti :

1. Memastikan fungsi optimal undang-undang tentang transparansi UU 544 tahun 2001 dan 52 tahun 2003 yang seharusnya tidak ada pengecualian atau penyimpangan dalam hal pelaksanaan konstitusional yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan mendorong kerangka hukum yang koheren untuk asosiasi

2. Memfasilitasi akses ke informasi yang berkaitan dengan kebijakan anggaran LSM dan membangun hukum dan mekanisme kelembagaan untuk mendukung akuntabilitas dan pertanggung jawaban

3. Mendukung dana publik yang terkait dengan partisipasi LSM dalam pemantauan proses kebijakan di berbagai bidang;

4. Mendukung pengembangan mekanisme untuk forum dialog sosial di mana organisasi disertakan. Harus diingat bahwa di Rumania, perwakilan dari sektor LSM di CES yang masih tertunda, meskipun organisasi Rumania berpartisipasi dalam CES Eropa 2007;

5. Mendorong penggunaan konsultasi dan partisipasi mekanisme publik di tingkat pusat dan daerah;

6. Meningkatkan kapasitas perwakilan pemerintah untuk mengatur proses konsultatif. Kapasitas ini peningkatannya dapat dicapai, tidak hanya melalui undang-undang, tetapi juga melalui program pelatihan khusus;

7. Melibatkan LSM dalam berbagai keputusan pengadilan, pemerintah dan kegiatan parlemen;

8. Mempromosikan kegiatan pendidikan kewarganegaraan.

              4. Refrensi

Aruan, Koko. 2011. LSM NPO dan Hubungan Bisnis Perdagangan. dari situshttp://lsmkupastumpas.blogspot.co.id/2011/06/lsm-npo danhubungan-bisnis-perdagangan.html. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016 pukul 06.23 WIB

Franklin, Benjamin. 2013. Revolusi Warna. Diakses dari situshttp://www.aliceswonderland.eu/Alice-colour_revolution-id.html. Pada tanggal 9 Januari 2016 pukul 07.12 WIB

Sinaga, Elvina Chandra. 2011. Upaya Uni Eropa dalam Mempromosikan Integrasi Sosial Etnis Roma di Rumania (2004-2010). Diakses dari situshttp://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/12412/8572. Pada tanggal 9 Januari 2016 pukul 07.00 WIB

Nielsen, Anders. 2014. NGO Programme 2009-2014. Diakses dari situshttp://www.ngonorway.org/countries/romania. Pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 18.00 WIB

Matei, Ani. 2012. Non-Governmental Organizations as Agents of Modernization: A Romanian Perspective. Diakses dari situs http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2188516. Pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 5.25 WIB