Implementasi Kebijakan Publik

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

            Dye (dalam Leo, 2012:6) mengungkapakan bahwa kebijakan public merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan menurut James Anderson (dalam Leo, 2012:6) kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatika.

            Sedangkan Richard Rose (dalam Leo, 2012:6) mendefiniskan kebijakan public sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang,kelompok,atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

            Dengan kata lain dari semua pandangan diatas mengenai kebijakan public, disimpulkan kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan oleh actor-aktor kebijakan untuk mengatasi suatu masalah, kebijakan tersebut memandu tindakan pejabat pemerintah.

            Kebijakan public sangat penting untuk diterapkan karena menyangkut penyelesaian masalah public, dan bisa saja menjadi awal dari terciptanya keteraturan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Begitupun dengan proses atau tahapan dalam kebijakan public, yakni terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan semuanya bagian yang penting hingga menghasilkan output kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

            Dari semua tahapan kebijakan yang ada, yang sangat penting untuk dilaksankan adalah implementasi kebijakan karena tanpa adanya implementasi kebijakan, suatu kebijakan hanyalah arsip yang tersusun rapi tanpa dilaksanakan oleh implementor sehingga tidak terasa manfaatnya bagi masyarakat. Karena begitu pentingnya implementasi ini maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui apa saja yang ada pada implementasi dari definisi hingga factor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

1.2 Rumusan Masalah

            1.   Apa saja pengertian dari implementasi ?

            2.   Apa saja unsur-unsur implementasi ?

            3.   Apa saja model-model implementasi ?

            4.   Apa saja tahapan implementasi kebijakan ?

            5.   Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ?

1.3 Tujuan

            1.   Pembaca dapat mengetahui definisi dari implementasi

            2.   Pembaca dapat mengetahui unsur-unsur implementasi

            3.   Pembaca dapat mengetahui model-model implementasi

            4.   Pembaca dapat mengetahui tahapan implementasi

            5.   Pembaca dapat mengetahui factor-faktor yang memepengaruhi implementasi

1.4 Manfaat

            1.   Sebagai mahasiswa dengan makalah ini bisa menambah refrensi bacaan ataupun lainnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

            2.   Kita semua dapat mengetahui beberapa hal mengenai implementasi sehingga bisa melihat disekitar kita dengan teori ini sebagai pisau bedah masalah tersebut

BAB II

Pembahasan

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Leo, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Van Meter dan Van Horn dalam (Leo, 2012:139) implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2007:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.

            Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis.

            Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) menyatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata

            Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuana atau sasaran kebijakan itu sendiri.

            Menurut Grindle (dalam Leo, 2012:139) “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”, selanjutnya implementasi sangat penting sesuai dengan yang dikatakan oleh Chief J.O Udoji (dalam Leo, 2012:140) “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”

2.1.2 Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Smith (dalam Abdullah, 1988:11) menyatakan ada beberapa unsur implementasi yang mutlak harus ada adalah :

-Unsur Pelaksana : yakni unit administrasi atau unit-unit birokrasi, sehingga birokrasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan public.

-Program : kebijakan yang masih berupa pernyataan-pernyataan agar dapat diimplementasikan maka harus dijabarkan ke dalam program operasional yang secara rinci dijelaskan metode dan lain-lain, menurut Siagian (dalam Mariana, 2005:32) ciri-ciri program yakni sasaran, jangka waktu, besarnya biaya, jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Grindel (dalam Mariana, 2005:32) program tersebut harus menggambarkan kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, siapa pelaksana program, sumberdaya yang digunakan.

-Target Group : yaitu kelompok atau organisasi yang akan menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sugandi dalam bukunya Admnistrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia) ia menyatakan ada beberapa model implementasi yakni :

-Implementasi System Rasional (top-down) : menurut Parsons (dalam Sugandi, 2011:91) berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system, menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Ratmono, 2008:3) berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

-Implementasi Bottom-Up : menurut Parsons (dalam Sugandi, 2011:91) model ini adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus, menekankan pada fakta implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

2.1.4 Tahapan Implmentasi Kebijakan

            Menurut Jones (dalam Widodo, 2007:89) menyatakan ada 3 aktivitas implementasi kebijakan antara lain :

            -Tahap Interpretasi : tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional, dari kebijakan umum yang dalam bentuk perda, ke dalam kebijakan manajerial keputusan-keputusan kepala daerah, dan ke dalam kebijakan teknis operasional seperti kebijakan kepala dinas, selain menjabarkan interpretasi juga mengomunikasikan kebijakan.

            -Tahap Pengorganisasian : mengarah pada proses penetapan siapa yang melaksanakan (badan di lingkungan pemerintah, sector swasta, lembaga swadaya masyarakat, komponen masyarakat), penetapan anggaran, penetapan sarana prasarana, tata kerja (SOP pedoman atau petunjuk untuk para pelaku kebijakan), dan manajemen pelaksanaan kebijakan (pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan).

            - Tahap Aplikasi : tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

            -Model Van Meter dan Van Horn : Model ini merupakan pendekatan top down, model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan public. Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005:99) 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan public.

·         Standar dan sasaran kebijakan : Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir, dan tidak terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antar agen implementasi.

·         Sumberdaya : Implementasi kebijakan perlu didukung suberdaya baik manusia maupun sumberdaya non manusia, diperlukan sumberdaya yang berkualiatas sehingga kinerja kebijakan public akan berjalan dengan lancer, selain itu sumberdaya finansial serta sumberdaya waktu  juga harus diperhitungkan.

·         Hubungan antar organisasi : Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat, apabila koordinasi dilakukan dengan baik maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

·         Karakteristik agen pelaksana : Yakni struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu perlu diperhitungkan dengan tujuan kebijakan karena akan agen pelaksana akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.

·         Kondisi social, politik, dan ekonomi : Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

·         Disposisi implementor : Mencakup respon imlementor terhadap kebijakan; kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan; intensitas disposisi implementor yakni preferensi yang nilainya dimiliki oleh implementor.

-Model Shabbir Chemma dan Rondinelli : Ada 4 faktor menurut mereka (dalam Subarsono, 2005:115) yang akan mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yakni :

·         Kondisi lingkungan : Berisi tentang tipe system politik; struktur pembuat kebijakan; karakteristik struktur politik local; kendala sumberdaya; sosio kultural; derajat keterlibatan para penerima program; tersedianya infrastruktur fisik yang cukup.

·         Hubungan antar organisasi : Kejelasan dan konsistensi sasaran program; pembagian fungsi antar instansi yang pantas; standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi, evaluasi; ketetapan, konsisitensi, kualitas komunikasi antarinstansi; efektivitas jejaring untuk mendukung program.

·         Sumberdaya organisasi untuk implementasi program : Kontrol terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program; ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yang cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin politik pusat; dukungan pemimpin politik local; komitmen birokrasi.

·         Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana : Keterampilan teknis, manajerial, dan politis petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan; dukungan dan sumberdaya politik instansi; sifat komunikasi internal; hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintahan dan NGO; kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program; kedudukan instansi dalam hirarki system administrasi.

-Model Weimer dan Vining : Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005:130) yakni :

·         Logika kebijakan : Dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis, logika suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis.

·         Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan : Yang dimaksud lingkungan ini meliputi lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis, karena kondisi lingkungan suatu kebijakan dapat berhasil di daerah tertentu tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain.

·         Kemampuan implementor : Kemampuan implementor yakni tingkat keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

-Model George C. Edward III : Menurut Edward (dalam Subarsono, 2005:135) terdapat 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni :

·         Komunikasi : Implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

·         Sumberdaya : Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif, sumberdaya tersebut dapat berupa kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

·         Disposisi : Disposisi adalah watak  yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

·         Struktur birokrasi : Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, struktur yang penting yakni adanya prosedur operasi yang standar untuk dijadikan pedoman.

-Model Grindle : Menurut Grinde (dalam Subarsono, 2005:143) dipengaruhi dua variable besar yakni :

·         Isi Kebijakan : Berisi tentang sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauh mana perubahan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.

·         Lingkungan implementasi : Berisi tentang seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

-Model Mazmanian dan Sabatier : Yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut mereka (dalam Subarsono, 2005:156) yakni :

·         Karakteristik dari masalah : Yakni kesukaran-kesukaran teknis (kemampuan untuk mengembangkan indicator pengukur prestasi kerja); keberagaman perilaku yang diatur (semakin banyak perilaku yang diatur semakin banyak pelayanan yang diberikan); persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran; tingkat ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

·         Karakteristik kebijakan : Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai; keterandalan teori kausalitas yang diperlukan; ketetapan alokasi sumberdana; keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana; aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana; kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang; akses formal pihak-pihak luar.

·         Variabel lingkungan : Kondisi social, ekonomi, dan kemajuan teknologi masyarakat; dukungan public terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompom pemilih; tingkat komitmen dan keterampilan.

-Model Smith : Menurut Smith (dalam Islamy, 2001:92) variable yang mempengaruhi implementasi yakni :

·         Idealized policy : Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

·         Target groups : Yaitu bagian dari stake holder yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan perumus kebijakan.

·         Implementing organization : Badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

·         Environmental factors : Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti budaya, social, ekonomi, dan politik.

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

            Dari pembahasan diatasi dapat diketahui bahwa definisi dari implementasi kebijakan public adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuana atau sasaran kebijakan itu sendiri.

            Implementasi memiliki memiliki unsur-unsur yakni unsur pelaksana, program dan target group, implementasi juga memiliki model implementasi yang terdiri dari top down dan bottom up, serta tahapan implementasi yang terdiri dari interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi terdiri dari model Edward III, model Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Grindle, model Smith, model Weimer dan Vining, serta model Shabbir Chemma dan Rondinelli.

3.2 Saran

            Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca dapat mengetahui definisi, unsur, model, serta tahapan implementasi. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut nantinya bisa mengawasi proses implementasi yang dilaksanakan oleh implementor-implementor yang ada, khususnya para birokrat, serta nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

Wahab, Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2010. Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Bayu Media Publiishing

Dunn, Willian. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nogi, Hosel. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset

Irawan, Hengki. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Paskarina, Caroline. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asiasi Politik Indonesia

Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik: Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional. Yogyakarta: Balairung & co

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media